Polemik Patung Dasar Laut Gili Meno

Beberapa hari terakhir, mencuat polemik tentang keberadaan patung-patung yang didirikan di dasar perairan Gili Meno, kawasan Lombok Utara, NTB. Sejumlah pihak, termasuk Bupati Lombok Utara, Najmul Ahyar meminta patung-patung itu dibongkar karena dinilai tak sesuai norma-nilai budaya yang dipegang teguh masyarakatnya.

Pelik memang. Di satu sisi penentangan terhadap pembangunan patung itu bisa dibilang terlambat. Namun di sisi lain, alasan-alasan yang dikemukakan sebenarnya juga cukup kuat.

Di sini saya melihat sebenarnya ada kelengahan dari masing-masing pihak. Pertama-tama inisiatif membangun patung datang dari pihak swasta.

Sekilas, tak ada yang salah dari inisiatif membangun patung, apalagi dengan alasan konservasi terumbu karang. Bahkan pembangunan itu diklaim sejak awal didampingi oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Tapi sejauh mana kebenaran dan ketepatan alasan konservasi, itu jelas membutuhkan kajian dan data-data pendukung yang sampai hari ini, saya belum tahu apakah kajian itu ada atau tidak. Begitu pula, sebagai instansi yang punya otoritas dalam hal pengelolaan ruang laut, BKKPN tak boleh menilai dari sisi teknis semata. Aspek budaya juga penting untuk dicermati. Dalam hal ini boleh dikata BKKPN lancang karena mengabaikan posisi KLU selaku otoritas sisi darat dari destinasi itu.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sendiri melalui perangkatnya seharusnya mampu mengidentifikasi permasalahan ini lebih dini. Ini toh bukan pekerjaan yang selesai dalam semalam, mengapa selama proses pengerjaan patung itu, Pemkab justru tidak peduli atau pura-pura tidak tahu? Jika peka dan tanggap, pemerintah mestinya bisa mencegah munculnya polemik ini sejak awal dengan turut memberi masukan dan rambu-rambu yang jelas, sehingga investor tak merasa dirugikan. Bukankah itu prinsip peranan pemerintah dalam pembangunan? Kenapa baru teriak2 sekarang setelah semuanya selesai?

Ketiga, pembangunan sektor pariwisata di Indonesia bukanlah kegiatan yang tak terencana dan tak terukur. Bagi saya, bukan soal patungnya. Tapi saya belum melihatĀ  signifikansi antara eksistensi patung-patung itu dengan proyeksi peningkatan kunjungan, lama tinggal dan belanja.

Sekali lagi, bagi saya ini soal kelengahan dan kemalasan berkoordinasi dari para pihak terkait. Suka tidak suka, adanya tuntutan masyarakat yang disuarakan oleh Bupati harus kita dengarkan, begitu juga pandangan-pandangan dari pihak investor dan stakeholders termasuk warga dan pelaku wisata setempat, patut kita simak. Saat ini tidak ada alasan untuk menolak duduk bersama mendiskusikan solusi memperbaiki situasi tidak nyaman ini, kecuali memang ada yang ingin hal ini berlarut-larut dan memunculkan masalah yang lebih pelik dan besar.

Ini juga harus menjadi pelajaran berharga. Pembangunan destinasi wisata mestinya juga tak terlepas dari budaya yang berkembang di sekelilingnya. Selain soal estetika, perhatian pada hal-hal yang menyangkut etiket atau adab juga sangat penting. Pembangunan sektor pariwisata harus berjalan selaras antara kreativitas dan kebudayaan. Jika diabaikan, bukan kemanfaatan yang kita dapat namun justru lebih banyak mudharatnya.

Jakarta, 16 Agustus 2017

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *